LJP Law Office | Rukan Sentra Niaga Blok C No. 5 Green Lake City, West Jakarta | Phone: 021-2252-6036
| Email: ljp [at] ljplawyer [dot] com | Our website is under construction.


» PR Newswire Feeds «
Diskusi dan Konsultasi Hukum

LJP Lawyer menawarkan wadah diskusi dan konsultasi hukum melalui jaringan internet secara gratis. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan pertanyaan dan berdialog dengan tim kami melalui nomor telepon seluler yang tertera di situs ini, atau via email di ljplawyer.mail@gmail.com. Kami juga menerima kiriman artikel hukum karya pribadi jika Anda memiliki kajian atas isu-isu paling aktual.
087877968000
KONSULTASI

Seberapa Mudah Membereskan Kasus Insolvensi?

Membereskan kasus insolvensi bukan perkara gampang di Indonesia. Setidaknya ini ditunjukkan dalam studi lembaga keuangan global, Bank Dunia. Ya, baru-baru ini Bank Dunia melansir Indeks Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business) tahun 2014. Survei itu meneliti berbagai aspek kemudahan berbisnis, termasuk kemudahan dalam menyelesaikan kasus insolvensi (ketidakmampuan membayar kewajiban atau utang).

Studi yang pertama kali dirilis pada 2002 itu menjadikan beberapa hal sebagai tolak-ukur dalam penyelesaian kasus insolvensi, misalnya regulasi dan sistem kepailitan, jangka waktu pemberesan, biaya yang dikeluarkan, dan tingkat pengembalian kredit macet (recovery rate). 

Mengapa kemudahan dalam membereskan kasus insolvensi dinilai penting bagi dunia bisnis? Berikut kajian Bank Dunia:

Proses penyelesaian insolvensi yang cepat dan mudah dapat berdampak positif, yakni singkatnya waktu bagi pelaku usaha untuk memulihkan kondisi bisnisnya ke kondisi normal. Sementara di sisi lain, kreditor dapat meningkatkan imbal-hasil (dari pinjaman yang telah disalurkan.) ...sistem pemberesan insolvensi yang berjalan baik dapat memfasilitasi kalangan bisnis terhadap akses pendanaan, menyelamatkan usaha yang masih potensial (dari kepailitan), sehingga hal-hal itu akan membenahi pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi secara umum.

Peringkat Indonesia

Namun, Indonesia ternyata hanya mampu bercokol di peringkat 144 dari 189 negara yang disurvei Bank Dunia. Kita tertinggal jauh dari motor ekonomi Asia lain, seperti Malaysia yang menduduki peringkat 42, Thailand (58), dan Tiongkok (78). Ketiga negara tersebut dianggap lebih menawarkan kemudahan dalam membereskan kasus insolvensi.

Bahkan, posisi Indonesia pada 2014 ini turun dari tahun sebelumnya yang masih berada pada ranking 142. Lebih lanjut, berikut penilaian Bank Dunia soal proses pemberesan insolvensi di Indonesia:

Pemberesan kasus insolvensi di RI membutuhkan waktu rata-rata sekitar 4,5 tahun, dan biaya yang dikeluarkan mencapai 18% dari aset debitor. Namun, bentuk penyelesaian insolvensi kemungkinan besar berujung pada penjualan aset secara parsial, atau tidak sebagai kesatuan yang utuh (piecemeal sale). Tingkat pengembalian kredit macet mencapai US$ 17,9 sen.
Pentingnya sistem penyelesaian insolvensi yang efisien semakin terasa relevan dengan kondisi ekonomi dunia yang tak menentu. Hal ini menjadi topik hangat dalam sebuah simposium tentang insolvensi dan restrukturisasi yang diadakan Debtwire di Singapura pada November 2013.

Salah studi kasus yang dibahas adalah restrukturisasi utang PT Berlian Laju Tanker Tbk sebesar US$ 1,9 miliar. Jika berujung pada kepailitan, maka kasus itu akan menjadi kasus kebangkrutan terbesar di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Menurut catatan Sushil Nair dari Drew & Napier LLC, restrukturisasi Berlian Laju Tanker bisa berhasil karena adanya upaya lintas-yurisdiksi, khususnya dalam konteks proses pemberesan insolvensi di Indonesia.

Mengingat tren ini, para pelaku usaha--baik sebagai kreditor, atau debitor--perlu mengkaji matang-matang segala rencana pemberesan insolvensi. Dengan demikian, sejumlah langkah antisipasi dapat dipikirkan pada level teknis.(***)

Laporkan Merger & Akuisisi jika Tak Mau Didenda!

Indonesia tampaknya masih bisa menyandang sebutan "the darling of investors" (kesayangan para investor). Sepanjang tahun 2013 lalu, perekonomian RI memang hanya tumbuh di bawah 6%, notabene laju pertumbuhan paling rendah sejak 2009. Meski demikian, transaksi merger dan akuisisi tetap mewarnai pentas bisnis nasional. Pada Maret 2013, misalnya,  CVC Capital Partners sukses meraup US$ 1,3 miliar dari penjualan saham PT Matahari Department Stores Tbk yang telah dipegang sejak 2010. Saham tersebut diambil alih oleh berbagai investor institusional terkemuka, seperti BlackRock Asset Management, Goldman Sachs Investment Partners, dan perusahaan investasi milik keluarga George Soros.

Di sisi lain, hiruk-pikuk aktivitas merger dan akuisisi tak sejalan dengan ketaatan pelaku usaha terhadap aturan. Ini yang membuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agak meradang. Ternyata, beberapa aksi merger dan akuisisi dikenai wajib lapor selambat-lambatnya 30 hari sejak aksi korporasi itu berlaku efektif. Aksi merger yang wajib lapor itu adalah yang melibatkan nilai aset sebesar Rp 2,5 triliun dan/atau nilai penjualan Rp 5 triliun.

Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan/Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Telat Lapor, Denda!

Lantas, mengapa para pelaku usaha enggan melaporkan aksi merger dan akuisisi? Menurut Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama KPPU Mohammad Reza, persoalannya terletak pada perbedaan persepsi antara KPPU dan perusahaan, yakni soal metode penghitungan nilai aset dan penjualan.

Seringkali mereka (para pelaku usaha -Red) menghitung tak sebesar apa yang dihitung KPPU. Padahal, berdasarkan peraturan, nilai aset dan omzet gabungan juga dihitung berdasarkan badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan, atau dikendalikan oleh perusahaan hasil merger. -- Mohamad Reza, Kepala Biro Hukum, Humas, Kerja Sama KPPU.
Pada periode 2013-2014, baru sekitar 30 perusahaan yang tercatat melaporkan aksi merger dan akuisisi ke KPPU. Sementara, ada empat perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan. Salah satunya adalah PT Tiara Marga Trakindo (TMT), yang dikenal sebagai distributor alat berat dengan merek Caterpillar.

Kisahnya bermula ketika TMT mengakuisisi 50% saham PT HD Finance Tbk (kini bernama Radana Finance) dari Orang Tua Group pada Maret 2013. Meski HD Finance telah menyampaikan surat keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia tentang aksi korporasi yang diprediksi bernilai Rp 2 triliun itu, KPPU tetap menjatuhkan denda Rp 1 miliar kepada TMT sebagai sanksi atas keterlambatan pelaporan.

Ketentuan wajib lapor ternyata tak terbatas pada pelaku usaha domestik, melainkan juga pelaku usaha asing. Ini termaktub dalam Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan. Menurut aturan itu, aksi merger/akuisisi asing yang dikenai wajib lapor adalah:

  1. Merger, akuisisi, dan konsolidasi dilakukan di luar yurisdiksi Indonesia. 
  2. Merger, akuisisi, dan konsolidasi yang berdampak langsung pada pasar Indonesia.
Nah, jika ingin menghindari denda yang menguras kocek, ada baiknya Anda mempelajari segala aturan yang tersebut di atas. Aksi merger dan akuisisi sudah tentu membawa konsekuensi, salah satunya adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan. (***)

Apakah Mungkin Menuntut Maskapai Penerbangan?

Yth. LJP Lawyer, saya merupakan penumpang sebuah maskapai penerbangan swasta terkenal di Indonesia. Beberapa waktu lalu, tiket saya dibatalkan secara sepihak tanpa pemberitahuan. Secara tiba-tiba saya telah dikirimkan tiket elektronik via email yang memuat jadwal penerbangan dan nomor penerbangan pengganti. Namun, saya merasa dirugikan karena pertemuan bisnis yang sedianya membahas peluang waralaba terpaksa dibatalkan. Saya ingin menuntut ganti-rugi kepada maskapai yang bersangkutan. Namun, tuntutan itu tak direspon dengan baik.  Untuk itu, saya ingin menggugatnya ke lembaga yang berwenang. Meski demikian, saya khawatir dengan biaya perkara yang saya duga lumayan menguras kocek, dan prosesnya memakan waktu yang lama. Lagipula, pihak maskapai pasti telah menyiapkan tim hukum yang berpengalaman. Saya sedang menghimpun beberapa penumpang yang bernasib sama dengan yang saya alami. Sebaiknya langkah hukum apa yang kami tempuh sebagai konsumen? Terima kasih atas perhatiannya. Salam, T di Kota B.

Jawab:  Era perlindungan konsumen memasuki babak baru ketika UU No, 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diterbitkan. Terlebih lagi, UU tersebut mengamanatkan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di setiap daerah tingkat II (sekarang bernama Kabupaten/Kota). Lembaga itu akan melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, baik melalui mediasi, arbitrase, atau konsoliasi. Bahkan, BPSK berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar UU Perlindungan Konsumen. 

Mengacu kepada UU itu, BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam tempo 21 hari kerja setelah gugatan diterima. Di sisi lain, pelaku usaha juga wajib melaksanakan putusan tersebut dalam waktu paling lambat 7 hari kerja, jika tidak mengajukan keberatan. Jadi, proses berperkara di BPSK cukup jelas jangka waktunya. Bahkan, aturan turunan yang memuat rincian penyelesaian sengketa dapat dilihat dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001.

Memang, BPSK masih kalah populer dengan penyelesaian di lembaga peradilan. Hal ini dapat dilihat dari kasus terbaru di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Senin (16/6) silam. Saat itu, majelis hakim menghukum PT Garuda Indonesia Tbk untuk membayar ganti-rugi kepada penumpangnya. Pasalnya, Garuda Indonesia telah menelantarkan penumpang tersebut selama 4 jam selama 2 kali penerbangan. Meski begitu, menurut hemat kami, BPSK tetap menjadi forum penyelesaian sengketa konsumen yang patut dicoba. (***)

Dapatkah Istri Mengajukan Kepailitan terhadap Suami?


Yth. LJP Lawyer, saya sudah berumah tangga selama kurang-lebih lima tahun lamanya. Namun, ketidakcocokan karakter kerap membuat saya dan suami kerap terlibat keributan. Selama dua tahun terakhir, suami tidak lagi memberikan nafkah atau bekal hidup, baik kepada saya atau anak. Pertengkaran kami terus meruncing hingga akhirnya kami memutuskan untuk bercerai dan menjalani kehidupan masing-masing. Pembagian harta bersama ("gono-gini") dapat diselesaikan, sebab kami menandatangani perjanjian pranikah. 

Meski begitu, saya sebagai istri ingin menuntut "ganti-rugi" karena hak saya atas nafkah hidup selama dua tahun terakhir hilang begitu saja. Tetapi, mantan suami saya itu menolak mentah-mentah tuntutan tersebut. Pertanyaan saya, apakah saya bisa mengajukan kepailitan terhadap suami saya dalam proses perceraian nanti? Karena, saya praktis menanggung sendiri seluruh biaya hidup saya dan anak selama beberapa tahun terakhir. Salam, P di Kota T. 

Jawab: Sebagai institusi, perkawinan memang membawa dampak hukum kepada suami maupun istri, terutama menyangkut harta benda. UU No. 1 Tahun 1974 mengatur soal harta benda dalam perkawinan secara jelas. Ada dua kategori, yakni harta bersama (harta yang diperoleh selama perkawinan) dan harta bawaan (harga yang diperoleh dari warisan atau hadiah).

Selain itu, Pasal 34 UU Perkawinan juga memuat soal hak dan kewajiban suami-isteri, sebagai berikut:

  1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.  
  2. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
  3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Kepailitan dan Utang

Kami berupaya memahami latar belakang Anda dalam menuntut "ganti-rugi" atas perlakuan mantan suami yang tidak lagi memberikan nafkah hidup kepada Anda dan anak selama dua tahun terakhir sebelum perceraian terjadi. Jika ingin menuntut kepailitan atas mantan suami, Anda memang mempunyai peluang tersebut karena tidak terikat dalam persatuan harta. Apabila Anda menyampaikan keberatan secara tertulis atau tersurat atas perlakuan mantan suami tersebut, Anda pun semakin memiliki dasar yang kuat. Setidaknya, Anda bisa menghitung dengan lebih pasti, sejak kapan mantan suami dianggap lalai memberikan nafkah.

Adanya utang memang merupakan dasar untuk memohonkan kepailitan. Dan, dalam kasus-kasus tertentu, utang dapat timbul berdasarkan suatu perjanjian atau perikatan. Dalam kasus Anda, perikatan tersebut berasal dari UU Perkawinan yang mengatur tentang kewajiban suami. Meski demikian, kami menyarankan Anda untuk bertukar pikiran lebih jauh dengan para ahli atau konsultan hukum mengenai kasus ini. (***)