LJP Law Office | Rukan Sentra Niaga Blok C No. 5 Green Lake City, West Jakarta | Phone: 021-2252-6036
| Email: ljp [at] ljplawyer [dot] com | Our website is under construction.


» PR Newswire Feeds «

Laporkan Merger & Akuisisi jika Tak Mau Didenda!

Indonesia tampaknya masih bisa menyandang sebutan "the darling of investors" (kesayangan para investor). Sepanjang tahun 2013 lalu, perekonomian RI memang hanya tumbuh di bawah 6%, notabene laju pertumbuhan paling rendah sejak 2009. Meski demikian, transaksi merger dan akuisisi tetap mewarnai pentas bisnis nasional. Pada Maret 2013, misalnya,  CVC Capital Partners sukses meraup US$ 1,3 miliar dari penjualan saham PT Matahari Department Stores Tbk yang telah dipegang sejak 2010. Saham tersebut diambil alih oleh berbagai investor institusional terkemuka, seperti BlackRock Asset Management, Goldman Sachs Investment Partners, dan perusahaan investasi milik keluarga George Soros.

Di sisi lain, hiruk-pikuk aktivitas merger dan akuisisi tak sejalan dengan ketaatan pelaku usaha terhadap aturan. Ini yang membuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agak meradang. Ternyata, beberapa aksi merger dan akuisisi dikenai wajib lapor selambat-lambatnya 30 hari sejak aksi korporasi itu berlaku efektif. Aksi merger yang wajib lapor itu adalah yang melibatkan nilai aset sebesar Rp 2,5 triliun dan/atau nilai penjualan Rp 5 triliun.

Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan/Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Telat Lapor, Denda!

Lantas, mengapa para pelaku usaha enggan melaporkan aksi merger dan akuisisi? Menurut Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama KPPU Mohammad Reza, persoalannya terletak pada perbedaan persepsi antara KPPU dan perusahaan, yakni soal metode penghitungan nilai aset dan penjualan.

Seringkali mereka (para pelaku usaha -Red) menghitung tak sebesar apa yang dihitung KPPU. Padahal, berdasarkan peraturan, nilai aset dan omzet gabungan juga dihitung berdasarkan badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan, atau dikendalikan oleh perusahaan hasil merger. -- Mohamad Reza, Kepala Biro Hukum, Humas, Kerja Sama KPPU.
Pada periode 2013-2014, baru sekitar 30 perusahaan yang tercatat melaporkan aksi merger dan akuisisi ke KPPU. Sementara, ada empat perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan. Salah satunya adalah PT Tiara Marga Trakindo (TMT), yang dikenal sebagai distributor alat berat dengan merek Caterpillar.

Kisahnya bermula ketika TMT mengakuisisi 50% saham PT HD Finance Tbk (kini bernama Radana Finance) dari Orang Tua Group pada Maret 2013. Meski HD Finance telah menyampaikan surat keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia tentang aksi korporasi yang diprediksi bernilai Rp 2 triliun itu, KPPU tetap menjatuhkan denda Rp 1 miliar kepada TMT sebagai sanksi atas keterlambatan pelaporan.

Ketentuan wajib lapor ternyata tak terbatas pada pelaku usaha domestik, melainkan juga pelaku usaha asing. Ini termaktub dalam Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan. Menurut aturan itu, aksi merger/akuisisi asing yang dikenai wajib lapor adalah:

  1. Merger, akuisisi, dan konsolidasi dilakukan di luar yurisdiksi Indonesia. 
  2. Merger, akuisisi, dan konsolidasi yang berdampak langsung pada pasar Indonesia.
Nah, jika ingin menghindari denda yang menguras kocek, ada baiknya Anda mempelajari segala aturan yang tersebut di atas. Aksi merger dan akuisisi sudah tentu membawa konsekuensi, salah satunya adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan. (***)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar