LJP Law Office | Rukan Sentra Niaga Blok C No. 5 Green Lake City, West Jakarta | Phone: 021-2252-6036
| Email: ljp [at] ljplawyer [dot] com | Our website is under construction.


» PR Newswire Feeds «

Apakah Mungkin Menuntut Maskapai Penerbangan?

Yth. LJP Lawyer, saya merupakan penumpang sebuah maskapai penerbangan swasta terkenal di Indonesia. Beberapa waktu lalu, tiket saya dibatalkan secara sepihak tanpa pemberitahuan. Secara tiba-tiba saya telah dikirimkan tiket elektronik via email yang memuat jadwal penerbangan dan nomor penerbangan pengganti. Namun, saya merasa dirugikan karena pertemuan bisnis yang sedianya membahas peluang waralaba terpaksa dibatalkan. Saya ingin menuntut ganti-rugi kepada maskapai yang bersangkutan. Namun, tuntutan itu tak direspon dengan baik.  Untuk itu, saya ingin menggugatnya ke lembaga yang berwenang. Meski demikian, saya khawatir dengan biaya perkara yang saya duga lumayan menguras kocek, dan prosesnya memakan waktu yang lama. Lagipula, pihak maskapai pasti telah menyiapkan tim hukum yang berpengalaman. Saya sedang menghimpun beberapa penumpang yang bernasib sama dengan yang saya alami. Sebaiknya langkah hukum apa yang kami tempuh sebagai konsumen? Terima kasih atas perhatiannya. Salam, T di Kota B.

Jawab:  Era perlindungan konsumen memasuki babak baru ketika UU No, 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diterbitkan. Terlebih lagi, UU tersebut mengamanatkan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di setiap daerah tingkat II (sekarang bernama Kabupaten/Kota). Lembaga itu akan melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, baik melalui mediasi, arbitrase, atau konsoliasi. Bahkan, BPSK berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar UU Perlindungan Konsumen. 

Mengacu kepada UU itu, BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam tempo 21 hari kerja setelah gugatan diterima. Di sisi lain, pelaku usaha juga wajib melaksanakan putusan tersebut dalam waktu paling lambat 7 hari kerja, jika tidak mengajukan keberatan. Jadi, proses berperkara di BPSK cukup jelas jangka waktunya. Bahkan, aturan turunan yang memuat rincian penyelesaian sengketa dapat dilihat dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001.

Memang, BPSK masih kalah populer dengan penyelesaian di lembaga peradilan. Hal ini dapat dilihat dari kasus terbaru di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Senin (16/6) silam. Saat itu, majelis hakim menghukum PT Garuda Indonesia Tbk untuk membayar ganti-rugi kepada penumpangnya. Pasalnya, Garuda Indonesia telah menelantarkan penumpang tersebut selama 4 jam selama 2 kali penerbangan. Meski begitu, menurut hemat kami, BPSK tetap menjadi forum penyelesaian sengketa konsumen yang patut dicoba. (***)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar