LJP Law Office | Rukan Sentra Niaga Blok C No. 5 Green Lake City, West Jakarta | Phone: 021-2252-6036
| Email: ljp [at] ljplawyer [dot] com | Our website is under construction.


» PR Newswire Feeds «

Seberapa Mudah Membereskan Kasus Insolvensi?

Membereskan kasus insolvensi bukan perkara gampang di Indonesia. Setidaknya ini ditunjukkan dalam studi lembaga keuangan global, Bank Dunia. Ya, baru-baru ini Bank Dunia melansir Indeks Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business) tahun 2014. Survei itu meneliti berbagai aspek kemudahan berbisnis, termasuk kemudahan dalam menyelesaikan kasus insolvensi (ketidakmampuan membayar kewajiban atau utang).

Studi yang pertama kali dirilis pada 2002 itu menjadikan beberapa hal sebagai tolak-ukur dalam penyelesaian kasus insolvensi, misalnya regulasi dan sistem kepailitan, jangka waktu pemberesan, biaya yang dikeluarkan, dan tingkat pengembalian kredit macet (recovery rate). 

Mengapa kemudahan dalam membereskan kasus insolvensi dinilai penting bagi dunia bisnis? Berikut kajian Bank Dunia:

Proses penyelesaian insolvensi yang cepat dan mudah dapat berdampak positif, yakni singkatnya waktu bagi pelaku usaha untuk memulihkan kondisi bisnisnya ke kondisi normal. Sementara di sisi lain, kreditor dapat meningkatkan imbal-hasil (dari pinjaman yang telah disalurkan.) ...sistem pemberesan insolvensi yang berjalan baik dapat memfasilitasi kalangan bisnis terhadap akses pendanaan, menyelamatkan usaha yang masih potensial (dari kepailitan), sehingga hal-hal itu akan membenahi pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi secara umum.

Peringkat Indonesia

Namun, Indonesia ternyata hanya mampu bercokol di peringkat 144 dari 189 negara yang disurvei Bank Dunia. Kita tertinggal jauh dari motor ekonomi Asia lain, seperti Malaysia yang menduduki peringkat 42, Thailand (58), dan Tiongkok (78). Ketiga negara tersebut dianggap lebih menawarkan kemudahan dalam membereskan kasus insolvensi.

Bahkan, posisi Indonesia pada 2014 ini turun dari tahun sebelumnya yang masih berada pada ranking 142. Lebih lanjut, berikut penilaian Bank Dunia soal proses pemberesan insolvensi di Indonesia:

Pemberesan kasus insolvensi di RI membutuhkan waktu rata-rata sekitar 4,5 tahun, dan biaya yang dikeluarkan mencapai 18% dari aset debitor. Namun, bentuk penyelesaian insolvensi kemungkinan besar berujung pada penjualan aset secara parsial, atau tidak sebagai kesatuan yang utuh (piecemeal sale). Tingkat pengembalian kredit macet mencapai US$ 17,9 sen.
Pentingnya sistem penyelesaian insolvensi yang efisien semakin terasa relevan dengan kondisi ekonomi dunia yang tak menentu. Hal ini menjadi topik hangat dalam sebuah simposium tentang insolvensi dan restrukturisasi yang diadakan Debtwire di Singapura pada November 2013.

Salah studi kasus yang dibahas adalah restrukturisasi utang PT Berlian Laju Tanker Tbk sebesar US$ 1,9 miliar. Jika berujung pada kepailitan, maka kasus itu akan menjadi kasus kebangkrutan terbesar di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Menurut catatan Sushil Nair dari Drew & Napier LLC, restrukturisasi Berlian Laju Tanker bisa berhasil karena adanya upaya lintas-yurisdiksi, khususnya dalam konteks proses pemberesan insolvensi di Indonesia.

Mengingat tren ini, para pelaku usaha--baik sebagai kreditor, atau debitor--perlu mengkaji matang-matang segala rencana pemberesan insolvensi. Dengan demikian, sejumlah langkah antisipasi dapat dipikirkan pada level teknis.(***)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar